Foto: Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting Pada Saat di Wawancarai Wartawan beserta IWO INDONESIA DPW SUMATERA UTARA Beberapa Waktu Yang Lalu.
SUARANUSANTARA ONLINE ||Kota Medan Sumatera Utara – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting bakal menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut lantaran terkesan menutupi mengenai progres proyek Rp 2,7 triliun.
Baskami menilai, progres proyek tersebut berhak diketahui oleh publik karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Sumut.
“Nanti saya langsung tegur si Marlindo itu, supaya dia terbuka kepada media sosial, harus ditingkatkannya, dia harus bertangung jawab sebagai seorang kepala dinas, dia tidak boleh tertutup,” kata Baskami,pada saat dikonfirmasi wartawan dan team publikasi IWO INDONESIA DPW SUMATERA UTARA, Selasa (3/10/2023).
Diketahui, pengerjaan proyek tersebut akan ditargetkan rampung di akhir Desember 2023 ini
Namun pada faktanya, informasi soal capaian progres proyek ini terkesan sangat ditutupi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.
Dari hasil informasi yang dihimpun , pekerjaan ini masih banyak yang terbengkalai di sejumlah daerah.
Misalnya saja kepulauan Nias, Jalan Batugajah Perbatasan Kabupaten Pakpak Bharat – Kabupaten Humbang Hasundutan.
Berdasarkan hasil keterangan dari warga setempat, jalan tersebut malah semakin sulit dilalui kendaraan
Baskami mengatakan, dirinya sudah berulangkali turun ke daerah untuk melihat langsung pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun ini.
Dia mengharapkan, pekerjaan ini dapat dirampungkan sesuai dengan target yang ditentukan.
“Saya sudah berkali kali turun ke daerah, melihat proyek itu karena saya mengikuti menandatangani dan menyetujui, saya lihat ini langkah langkah pemerintah cukup baik, harapan saya bulan 12 ini harus bisa clear,” ungkapnya.
Baskami juga mendorong, Pemprov Sumut dalam hal ini Dinas PUPR Sumut agar menyegerakan pekerjaan yang saat ini masih terbengkalai di sejumlah daerah.
Meskipun nantinya tidak dapat diselesaikan akan menjadi tanggung jawab oleh pihak PT Waskita Karya KSO sebegai pemenang tender.
“Kalau kontrak itu enggak selesai juga otomatis itu kontraktornya didenda, dia harus bisa bertanggung jawab, cuman harus kita dorong.
Kita sudah bilang ke Pj Gubernur untuk dimonitor, sama-sama kita mengawasinya, kalau ini enggak selesai yang rugi itu kontraktornya, ada pasal-pasal yang di pertanggungjawabkannya,” tambahnya.
Sementara itu,Kadis PUPR Sumut yang dikonfirmasi, mengaku sedang berada di Jakarta. “Saya masih di Jakarta,” kata Marlindo.
PEWARTA:ROBIN SILALAHI/TEAM IWO INDONESIA DPW SUMATERA UTARA
MOTO IWO INDONESIA ADALAH SEBAGAI SOSIAL KONTROL PEMERINTAHAN DAN PENYAMBUNG LIDAH MASYARAKAT
Editor : Syamsuddin
