JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan TNI, Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini diambil untuk menekan maraknya aktivitas tambang timah ilegal dan praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menegaskan bahwa korupsi dan penyelundupan sumber daya alam menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan negara.
“Setiap tahun, ratusan triliun rupiah uang negara menguap akibat ulah segelintir pihak. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang selama ini menjadi salah satu pusat timah dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal. Seribu tambang ilegal,” kata Prabowo, dikutip dari CNBC Indonesia.
Sejak 1 September 2025, Prabowo mengaku telah memberi instruksi kepada aparat keamanan untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah, baik lewat kapal maupun kapal ferry. Ia menyebut, sekitar 80 persen produksi timah dari Bangka Belitung selama ini tidak tercatat secara resmi dan justru keluar negeri melalui jalur ilegal.
“Sejak 1 September saya perintahkan operasi besar di Babel. Hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. Jalurnya macam-macam, ada yang lewat kapal, ada yang lewat ferry. Semua kita tutup, sekarang tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,” tegasnya.
Melalui operasi tersebut, Prabowo memperkirakan negara mampu menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp22 triliun dalam empat bulan terakhir 2025. Sedangkan pada 2026, nilai kerugian yang bisa ditekan diproyeksikan mencapai Rp45 triliun.
