PANGKALPINANG – Kota Pangkalpinang berhasil mencatat inflasi rendah dan masuk dalam daftar 10 kota dengan inflasi terendah di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Iskandar, saat mewakili Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (6/10/2025).
Menurut Iskandar, rapat ini merupakan agenda rutin Rekor Inflasi Mingguan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memantau kondisi inflasi di seluruh daerah. Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan arahan dari Menteri Keuangan terkait percepatan belanja daerah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rapat dibuka oleh Sekjen Kemendagri karena Menteri Dalam Negeri berhalangan hadir. Beliau sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Iskandar.
Data yang dipaparkan menunjukkan inflasi nasional year on year (YoY) berada di angka 2,65%, sedangkan month to month (MtM) mencapai 0,21%. Sementara itu, inflasi Kota Pangkalpinang pada September 2025 tercatat 1,75% (YoY) dan 0,59% (MtM).
“Alhamdulillah, inflasi kita masih terkendali dan berada di bawah sasaran inflasi nasional 2,5% ± 1%. Pangkalpinang tergolong aman, bahkan termasuk 10 kota dengan inflasi terendah secara nasional,” tambah Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi komoditas yang paling memengaruhi inflasi di Pangkalpinang, dengan sumbangan sekitar 1,90%. Sebagai perbandingan, inflasi tertinggi secara nasional tercatat di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32%, sedangkan inflasi terendah bahkan mengalami deflasi di Provinsi Maluku Utara.
Iskandar berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, terutama menjelang akhir tahun.
“Kami akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui langkah konkret pengawasan harga bahan pokok dan peningkatan kerja sama lintas sektor,” tutupnya.
