Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami pelemahan dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan ketidakstabilan ekonomi nasional. Di saat yang sama, alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan militer justru meningkat, memicu pertanyaan tentang prioritas pemerintah dalam menghadapi kondisi sulit yang dialami rakyat.
Berdasarkan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mengalami penurunan signifikan, yang mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Beberapa faktor seperti inflasi, ketidakpastian kebijakan fiskal, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama pelemahan pasar modal.
Sementara itu, laporan keuangan negara menunjukkan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertahanan, termasuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dan tunjangan bagi aparat militer. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat ekonomi dan politik, yang mempertanyakan mengapa anggaran untuk sektor sipil, seperti kesehatan dan pendidikan, justru tidak mendapat prioritas yang sama.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Setiawan, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi. “Ketika ekonomi sedang melemah dan daya beli masyarakat turun, seharusnya pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi rakyat, bukan justru mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor militer,” ujarnya.
Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat mulai menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Beberapa organisasi sipil bahkan mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memprioritaskan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif.
Di tengah situasi ini, pemerintah belum memberikan respons resmi terkait ketimpangan dalam alokasi anggaran. Namun, jika tren pelemahan IHSG terus berlanjut dan kesejahteraan masyarakat tidak menjadi prioritas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin menurun.
Bagaimana langkah pemerintah selanjutnya? Apakah akan ada perbaikan kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi rakyat dan kebutuhan pertahanan negara? Hanya waktu yang akan menjawab.
