PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat bersama sejumlah perwakilan masyarakat, koperasi, dan mitra PT Timah. Rapat tersebut membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi pelaku usaha dan masyarakat terkait pertimahan di daerah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan ada sejumlah hal penting yang menjadi sorotan. Pertama, soal harga timah yang dinilai merugikan masyarakat. Untuk itu, DPRD berkomitmen mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar harga timah bisa dinaikkan.
“Penentu harga itu bukan di PT Timah, tetapi di Kementerian ESDM. Maka kami akan segera meminta agar harga timah disesuaikan sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” kata Didit.
Kedua, DPRD juga menyoroti keterlambatan pembayaran kepada mitra PT Timah yang mencapai tiga hingga empat bulan. Meski pihak keuangan PT Timah menyebut hal itu disebabkan mekanisme administrasi, DPRD tetap meminta agar proses pembayaran dapat dipercepat.
Isu razia tambang yang belakangan beredar di masyarakat turut dibahas. Didit menegaskan kabar tersebut tidak benar. “Satgas pemerintah pusat hanya bersifat pemantau, bukan melakukan razia. Jadi itu hoaks,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menanggapi keluhan kolektor timah yang enggan membeli karena khawatir ditangkap. Didit memastikan, transaksi di wilayah IUP PT Timah sah dan tidak perlu dikhawatirkan. “Kalau di luar IUP PT Timah, kami tidak bisa menjamin. Tapi kalau di IUP, silakan saja membeli,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD meminta PT Timah meningkatkan produksi dengan memanfaatkan potensi ekskavasi yang selama ini belum optimal. Menurut Didit, langkah itu bisa membantu perusahaan mendapatkan bahan baku tambahan tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat.
DPRD juga mengingatkan agar PT Timah memisahkan zona pertambangan dengan wilayah tangkap nelayan. Hal itu untuk mencegah konflik horizontal dan menjaga keseimbangan ekonomi pasca-timah.
“Pertambangan memang penting, tapi kita juga harus memikirkan nelayan dan pariwisata. Jangan sampai hanya fokus pada timah, sementara potensi lain terabaikan,” ujar Didit.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal keberlangsungan PT Timah karena mayoritas karyawan perusahaan itu berasal dari masyarakat Bangka Belitung. Namun, keberpihakan terhadap masyarakat luas juga harus tetap dijaga
