PANGKALPINANG — Ruang Banmus DPRD Babel pada Senin pagi itu penuh sesak. Di barisan depan, manajemen PT Thorcon Power Indonesia memaparkan visi besar energi nuklir untuk Indonesia. Di sisi lain, perwakilan WALHI Babel membawa peta ekosistem laut Pulau Kelasa dan daftar potensi bencana ekologis.
Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Dhita Karunia Ashari, menyampaikan bahwa proyek PLTN Thorcon 500 masih dalam tahap evaluasi tapak dan dijalankan sesuai regulasi nasional serta standar internasional.
“Kami sudah mendapatkan izin dari BAPETEN untuk melakukan evaluasi tapak melalui dokumen PET–SMET sejak 30 Juli 2025,” jelas Dhita.
Namun, Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif WALHI Babel, menolak keras rencana tersebut. Ia menilai klaim bahwa 73 persen masyarakat mendukung PLTN adalah “angka fabrikasi yang mustahil”.
“Amerika Serikat saja hanya 56 persen setelah 80 tahun menggunakan PLTN. Jepang pasca-Fukushima hanya 20 persen. Jadi angka 73 persen itu tidak realistis,” tegasnya.
Menurut WALHI, Pulau Kelasa adalah benteng ekologi terakhir di pesisir timur Bangka Belitung. Ekspedisi WALHI menemukan empat nilai konservasi tinggi, termasuk karang purba berdiameter 12 meter — bukti ekosistem laut berusia ribuan tahun.
Hafiz juga mengingatkan, lokasi yang diincar Thorcon, yakni Teluk Pisang, merupakan satu-satunya area tangkap nelayan lokal di pulau itu.
“Kalau PLTN berdiri di sana, nelayan tidak punya lagi ruang hidup,” ujarnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa DPRD akan menampung semua pandangan publik agar keputusan terkait proyek strategis nasional ini benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami memahami pro dan kontra. DPRD tidak akan terburu-buru mengambil sikap,” katanya.
