Pangkalpinang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur jika mengambil upaya persuasif untuk mengembalikan status Pulau Tujuh ke wilayah administratif Bangka Belitung. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan daerah dan merespons aspirasi masyarakat.
Dalam pernyataannya, seorang anggota DPRD Babel menegaskan pentingnya keterlibatan pimpinan DPRD secara langsung dalam meninjau kondisi lapangan. “Kami ingin agar pimpinan DPRD bisa melihat kondisi Pulau Tujuh secara langsung,” ujarnya, Kamis (19/6).
Ia juga mendorong pemerintah provinsi atau pihak eksekutif untuk aktif memberikan pemahaman kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai keinginan masyarakat Bangka Belitung yang ingin mempertahankan Pulau Tujuh sebagai bagian dari wilayahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perjuangan mempertahankan wilayah juga harus dibarengi dengan refleksi dan komitmen pembangunan. “Kita juga harus introspeksi diri, cukup tidak porsi kita selama ini untuk membangun Pulau Tujuh? Apa langkah konkret kita ke depan? Apakah sudah ada porsi anggaran dari APBD, perhatian pembangunan, dan kehadiran nyata pemerintah di sana?” tegasnya.
Menurutnya, perjuangan administratif harus diiringi oleh kebijakan pembangunan yang nyata. “Jangan hanya bicara kedaulatan, tapi tidak ada sentuhan anggaran dan perhatian langsung dari pemerintah. Itu yang harus kita benahi,” lanjutnya.
Sementara itu, DPRD menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah persuasif Gubernur Bangka Belitung yang bertujuan memperjuangkan Pulau Tujuh agar kembali berada dalam kewenangan provinsi. Upaya ini diharapkan dapat ditempuh dengan pendekatan diplomasi antarwilayah dan pelibatan pemerintah pusat melalui Kemendagri.
Pulau Tujuh merupakan wilayah yang belakangan memunculkan perdebatan administratif karena adanya tumpang tindih klaim kewenangan antara dua provinsi. Dukungan DPRD Babel menjadi bagian dari upaya politik daerah untuk mempertahankan integritas wilayah sekaligus memperkuat peran daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan.
