PANGKALPINANG — DPRD Kepulauan Bangka Belitung berencana membentuk tim kajian independen atau panitia kerja (panja) untuk mendalami seluruh aspek proyek PLTN Thorcon 500.
Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, mengatakan keputusan tentang proyek sebesar ini harus melalui kajian multi-disiplin, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Kami tidak anti kemajuan, tapi semua harus jelas — dari sisi hukum, lingkungan, hingga sosial,” ujarnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Me Hoa, meminta Thorcon tidak melangkah sebelum regulasi daerah siap.
“Perda RZWP3K Babel baru disahkan, dan arah kebijakan kita menuju zero tambang. Jadi harus hati-hati agar tidak menabrak tata ruang,” katanya.
Wakil Ketua DPRD, Eddy Iskandar, menambahkan, Babel perlu memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proyek strategis nasional seperti ini.
