Suaranusantara.online
KABUPATEN BOGOR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor melalui Bidang Tata Lingkungan, Tim Perencanaan Lingkungan Hidup menggelar acara Konsultasi Publik II yang mengangkat tema “Perumusan Alternatif dan Rekomendasi terhadap Penyempurnaan Kebijakan Rencana dan/atau Program” dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Cisarua, Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045.
Acara yang dilaksanakan pada Senin, (27/10/2025) di Lorin Sentul Hotel, Jl. Tol Jagorawi No.Km.32, Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut berlangsung khidmad, lancar dan nyaman sehingga dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi semua yang hadir.
Hadir pada acara tersebut yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, perwakilan Kepala Daerah Lingkup Kabupaten Bogor, Kepala instansi Kementerian/Lembaga, Kepala DLH Cisarua, Kepala Dinas PUPR, Camat Cisarua, Kepala Desa/Lurah di wilayah Cisarua, dan para perwakilan perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, Ormas, pelaku lingkungan hidup serta tokoh masyarakat lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dalam pidatonya yang dibacakan Kepala Bidang Tata Lingkungan, Roby Ruhyadi, SKM, MSc, PhD mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan paling penting dalam memastikan, bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar terintegrasi dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Khususnya di WP Cisarua sebagai salahsatu kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi dan tekanan pembangunan yang cukup besar.
“KLHS menjadi instrumen penting untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkingan Hidup,” ungkap Roby.
Dikatakan Roby, WP Cisarua saat ini menghadapi sejumlah tantangan strategis, antara lain: Alih fungsi lahan yang cepat dan belum terkendali, meningkatkan risiko bencana serta degradasi lingkungan; keterbatasan pengelolaan sanitasi, air bersih dan limbah domestik yang berdampak pada kesehatan lingkungan; serta perubahan iklim yang menambah risiko bencana hidrometeorologi.
Selain itu, kata Foby, kesenjangan sosial ekonomi akibat pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.
“Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi TDTR Cisarua harus mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial secara seimbang agar menjadikan kawasan Cisarua tetap lestari, produktif dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan,” ujarnya.
Melalui diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap, agar KLHS ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan dan penyempurnaan RDTR; menghasilkan rekomendasi nyata bagi kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keseimbangan ekologis dan daya dukung lingkingan lingkungan; serta mengarahkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan sebagaimana visi Kabupaten Bogor Berdaya Saing, Nyaman, dan Berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh peserta, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan yang konstruktif, agar hasil konsultasi publik ini benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan menjadi panduan bagi pembangunan Cisarua yang berkelanjutan,”.
(mardioto)
