Gunungsitoli,
Suaranusantra.online/news –Sejumlah masyarakat Iraono Lase mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli yang di damping oleh Penasehat/Pengacara dari kantor Elyder dan Rekan Konsultasi Hukum, Elyfama Zebua,SH melaksanakan pertemuan audiensi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis, 29 September 2022 pukul 10.00wib.
Sesampainya di repsesionis Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, salah seorang masyarakat Iraono Lase, Sideli Lase dkk memberitahukan bahwa tujuan kedatangan untuk beraudiensi dengan pihak Kepala Kejari Gunungsitoli terkait laporan dugaan penyalahgunaan Dana Anggaran Desa Iraono Lase Tahun Anggaran 2016 terkait undang-undang No.31 tentang tindak pidana Korupsi.
Oknum kepala Desa Iraono lase, di duga telah melanggar Pasal tersebut di atas bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
Namun resepsionis Kejari Gunungsitoli mengatakan bahwa bagian Humas tidak ada sudah ke luar mewakili Kejari Gunungsitoli ke Nias Utara, sedangkan Kepala Kejari ada sehingga sejumlah masyarakat Iraono Lase merasa kecewa.
Lebih lanjut Sideli Lase dkk menuturkan ke awak media bahwa, kami masyarakat Iraono Lase lahewa, merasa kecewa, dimana jauh-jauh datang untuk bertemu pihak Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang baru, pada hal beliau Kepala Kejari Gunungsitoli ada namun bagian Humas Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang juga sebagai Kasi Intel, Berkat Harefa sudah keluar dalam mewakili Kepala Kejari Gunungsitoli ke Kabupaten Nias Utara, sehingga masyarakat tersebut pulang begitu saja.
Laporan Ke Kejari Gunungsitoli
Terkait laporan masyarakat Iraono Lase Dusun I Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara para awak media mensurvei lokasi pada tanggal 24 September 2022 dengan menyampaikan bahwa, adanya dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara yang bersumber dari: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan BHPRD TA. 2016 di Desa Iraonolase Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara.
Adapun yang dilaporkan dalam hal ini yakni: Kepala Desa Iraonolase, FILIEDI LASE (als Ama Nelis) dan Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa TA. 2016 Desa Iraonolase, TANIUS LASE.
Lebih lanjut ia sampaikan ke awak media ini bahwa, terkait laporan masyarakat Desa Iraonolase Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara tertanggal 16 Januari 2017 tentang pelaksanaan dana desa (DD) dan Alokasi DanaDesa (ADD) TA. 2016, Tanggal 06 Februari 2016 tentang laporan tambahan serta laporan Bupati Nias Utara An. M.Ingati Nazara No.700/101/PEP/ITKAB/2017 tertanggal 12 Mei 2017 yang ditujukan kepada kejaksaan Negeri Gunugsitoli perihal : Rekomendasi hasil pemeriksaan regular dana desa, Alokasi, dan BHPRD TA.2016 pada Desa Iraonolase Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias, yang sekarang pertanggungjawabannya belum dilaksanakan.
Adapun laporan kami pak adalah tindakan Kades Iraonolase dalam hal ini sebagai berikut:
1).Telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengesahkan APBDes Iraonolase menjadi peraturan desa tanpa diketahui oleh BPD (tidak memenuhi forum DPD).
2). Memanipulasi/Pemalsuan tanda tangan masyarakat serta memalsukan tanda tangan oleh oknum yang tidak betanggung jawab terhadap 2 (dua) orang anggota BPD yang belum hadir pada saat musyawarah desa dalam pembahasan APBDes Iraonolase pada tanggal 08 September 2016 sesuai klarifikasi Inspektorat.
3). Sebagai pengguna anggaran (PA) tidak memahami dan mematuhi ketentuan tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa yang menimbulkan peluang penyelewengan dan kurang memberi manfaat bagi pemberdayaan masyarakat.
4). Bahwa adanya pekerjaan penggalian parit dengan menggunakan beko dan diubah menjadi pekerjan fisik dengan pembayaran HOK pekerja. Dan Pembangunan TPT Duiker plat, serta pengerasan jalan tupang tindih pada pembangunan jalan Ex PPK 2003 (yang sudah rusak).
5). Juga perencanaan pembangunan kantor desa yang dibuat oleh konsultan perencanaan tidak di laksanakan sesuai dokumen perencanaan, karena pemasangan besi angker 8 mil ( yang telah di anggarkan) sebanyak 15 batang dengan biaya Rp. 62.000/btg, ternyata belum dipasang pada tiang-tiang beton.
6). Anehnya lagi bahwa telah menyalahi ketentuan dengan melakukan penunjukan jasa konsultan perencana meragkap konsultan pengawasan kepada satu perusahaan saja yakni CV. Duyan Traka (Pimpinan Roy Berkat Gulo, ST).
Sementara awak media mempertanyakan kepada Sideli Lase dkk terkait laporan masyarakat Iraono Lase yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Nias Utara dengan menjawab bahwa, temuan tersebut sudah selesai, yang dipertanggungjawabkan adalah Pajak pengeluaran itu saja, namun yang menjadi inti laporan kami diatas sampai sekarang belum dilaksanakan/ belum selesai dipertanggungjawabkan, ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas demi terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, kiranya hal tersebut dapat diusut dan ditindaklanjuti dengan benar, mengingat kejadian ini sudah 5 tahun berlalu dan Kasus ini akan diusut kembali. ucapnya ke awak media.
Menanggapi hal tersebut Penasehat hukum, Elyfama Zebua,SH dari kantor Hukum Elyder Dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Selamat No.15-A, Desa Lasarabahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli diruanganya. Kamis (29/9/2022) menyampaikan bahwa, bila benar demikian adanya dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Desa Iraonolase TA. 2016 terkait Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana Korupsi dan Pemalsuan tandatangan masyarakat, diduga telah melanggar Pasal 263 KUHPidana, bersama-sama maupun sendiri.
Kita mengharapkan agar temuan tersebut bisa diusut kembali dan segera mungkin dilaksanakan penyelidikan/Penyidikan dan penetapan Tersangka yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku demi terwujudnya Negara yang bersih dari KKN serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum ditengah -tengah masyarakat, dan kiranya KAJARI Gunungsitoli dapat mengambil langkah untuk menegakkan keadilan ‘ucapnya’ mengakhiri. ( Deny)
