Suaranusantara.online
JAKARTA – Hari ini, Minggu, 20 Juli 2025, jantung ibu kota menjadi saksi bisu suara keprihatinan yang menggema dari ratusan tenaga honorer non-ASN (Aparatur Sipil Negara) dari berbagai penjuru Indonesia.
Dengan tekad bulat, mereka berkumpul di Jakarta, membawa satu tuntutan krusial kepada Presiden Prabowo Subianto: kepastian nasib bagi ribuan tenaga honorer yang telah berpuluh tahun mengabdi, yang dikenal sebagai R4.
Aksi damai ini bukan hanya seruan biasa. Sebuah delegasi khusus, bahkan rela menempuh perjalanan ribuan kilometer dari ujung timur Pulau Madura. Mereka adalah perwakilan tenaga non-ASN dari Kabupaten Sumenep, yang dipimpin langsung oleh Iskandar, atau akrab disapa Mas Praja, selaku koordinator lapangan daerah Kabupaten Sumenep.
Menggantung tanpa Arah: Jeritan Hati Tenaga Honorer
“Kami terpaksa turun ke jalan, menempuh perjalanan panjang dari Madura ke ibu kota Jakarta, hanya untuk menyuarakan nasib kami sebagai tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ungkap Iskandar dengan nada prihatin kepada awak media siang ini.
Mas Praja secara lugas menyampaikan keprihatinan mendalamnya terhadap kondisi tenaga non-ASN di Kabupaten Sumenep, Povinsi Jawa Timur.
Ia menyoroti bagaimana nasib mereka hingga kini terus menggantung tanpa kepastian dari pihak pemerintah, sebuah kondisi yang mencerminkan ribuan kasus serupa di seluruh Indonesia.
Pengabdian penuh dedikasi, harapan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tegas, Iskandar menegaskan, bahwa para tenaga honorer ini telah mencurahkan segala pikiran, tenaga, dan jiwa raga mereka demi kemajuan bangsa, melalui pengabdian yang tak mengenal batas waktu.
“Harapan kami adalah ikut andil dalam bagian abdi negara atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” jelasnya, menyuarakan aspirasi kolektif para demonstran.
Para pengunjuk rasa berharap penuh, bahwa kehadiran mereka di ibu kota kali ini akan mendapatkan respons positif yang berpihak pada nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Aksi damai ini menjadi cerminan desakan kuat dari ribuan individu yang mendambakan status kepegawaian yang jelas setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa adanya jaminan dan kepastian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan mendesak dari para tenaga non-ASN tersebut. Bola panas kini berada di tangan pemerintah.
Laporan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Lapangan Daerah Kabupaten Sumenep pada Minggu, 20 Juli 2025.
(GUSNO)
