Kanan, baju bercorak batik hitam direktur PT WUS, Zainul Ubbadi dan kiri jas biru pihak pendemo PMII Sumenep. (Foto: Dok)
Suaranusantara.online
SUMENEP, JAWA TIMUR – Kinerja Direktur PT. Wira Usaha Sumekar (WUS), Zainul Ubbadi, kembali menjadi sorotan publik setelah gelombang protes mahasiswa menuntut transparansi pengelolaan dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan dividen perusahaan daerah ini.
Bupati Sumenep, DR. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.MH, kini menghadapi desakan untuk mengambil sikap tegas terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak profesional dan jauh dari prinsip tata kelola yang baik.
Catatan pendidikan Zainul Ubbadi memperlihatkan latar belakang pesantren dan Magister Pendidikan-jauh dari bidang ekonomi atau manajemen perusahaan.
Fakta ini memicu pertanyaan mendasar: mengapa posisi strategis di BUMD yang mengelola aset senilai miliaran rupiah diserahkan kepada seseorang tanpa keahlian di bidang korporasi?
“Seharusnya Bupati lebih selektif dalam menempatkan pejabat di BUMD. Ini bukan soal hubungan kedekatan, tetapi kompetensi dan akuntabilitas,” ujar pimred tim media yang enggan disebutkan namanya.
Respons Direktur PT WUS saat menghadapi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor KKKS beberapa hari lalu justru menambah daftar kritik. Alih-alih menunjukkan sikap keterbukaan, Zainul Ubbadi dinilai bersikap defensif dan arogan-tidak mencerminkan etika seorang pemimpin perusahaan publik.
Lebih mengkhawatirkan, Direktur yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Ketua Banggar RI ini kerap menghindari media dan pegiat sosial yang menuntut klarifikasi soal pengelolaan dana DBH Migas.
Pertanyaan krusial yang menggelayuti masyarakat Sumenep adalah: ke mana aliran dana DBH Migas dan dividen perusahaan selama ini? Masyarakat kepulauan, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari eksploitasi sumber daya laut, justru tidak merasakan dampak signifikan.
Bahkan ketika gempa mengguncang wilayah kepulauan beberapa bulan lalu, bantuan dari BUMD yang seharusnya berperan sebagai penyangga ekonomi daerah nyaris tidak terlihat.
“Kekayaan laut kami disedot, tapi kami tidak merasakan apa-apa. Ke mana uang hasil migas itu? Kami butuh jawaban, bukan penghindaran,” ungkap seorang tokoh masyarakat Kepulauan Sumenep.
Desakan transparansi kini mencapai puncaknya. Publik menuntut Bupati Sumenep untuk mengeluarkan “rapor merah” bagi Direktur PT WUS sebagai bentuk evaluasi kinerja yang nyata dan terukur.
Jika Zainul Ubbadi tidak mampu memberikan keterbukaan penuh atas pengelolaan anggaran dan dividen perusahaan, maka langkah mundur dari jabatan adalah opsi yang harus dipertimbangkan-sebelum gelombang protes massa yang lebih besar datang menuntut pertanggungjawaban.
Sebagai kepala daerah, Bupati Fauzi Wongsojudo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan menguntungkan rakyat-bukan segelintir elite yang terlindungi oleh jaringan kekuasaan.
Waktu bagi Direktur PT WUS untuk membuktikan akuntabilitasnya semakin menipis.
Publik Sumenep menunggu-tidak dengan sabar, tetapi dengan tuntutan yang jelas dan tegas.
(GUSNO)
