PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Hidayat Arsani, melantik delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel. Prosesi pelantikan digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Jumat (14/11/2025), dan dihadiri seluruh kepala perangkat daerah.
Delapan ASN yang dilantik terdiri dari satu pejabat pimpinan tinggi pratama serta tujuh pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat baru ini ditempatkan pada posisi strategis yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap pejabat wajib menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjunjung etika birokrasi.
“Jabatan yang diamanahkan jangan sampai disalahgunakan. Harus dijalankan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku, serta mengedepankan etika,” tegas Hidayat.
Gubernur juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas, terutama di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Hidayat berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja baru, serta menunjukkan kinerja yang terukur sejak awal bertugas. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
“Saya percaya dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Babel,” tambahnya.
Pelantikan ini menjadi momentum penyegaran birokrasi di Pemprov Kep. Babel. Pemerintah provinsi berharap para pejabat yang dilantik dapat tampil sebagai agen perubahan, membawa semangat baru dalam mempercepat program pembangunan daerah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
