Rencana Reaktor di Pulau Gelasa Sarat Masalah Hukum, Sosial, dan Legitimasi Teknologi
BANGKABELITUNG, —Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Belitung, semakin mendapat sorotan tajam. Gelombang penolakan dari warga pesisir, sikap kritis DPRD, hingga temuan cacat hukum dalam perizinan membuat proyek ini berada di ujung tanduk.
Investigasi redaksi menemukan bahwa PT Thorcon Power Indonesia belum memiliki dasar hukum yang sah untuk memulai proyek tersebut. Izin yang dikantongi perusahaan hanya berupa izin evaluasi awal, bukan izin pembangunan maupun operasional PLTN sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan PP No. 2 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Nuklir.
Lebih dari itu, Pulau Kelasa merupakan zona tangkap nelayan sekaligus wilayah pariwisata dalam Perda RZWP3K Babel No. 3 Tahun 2025. Pembangunan PLTN di area tersebut berpotensi melanggar tata ruang dan menabrak aturan perlindungan pulau kecil.
“Belum ada AMDAL, belum ada izin lokasi, belum ada persetujuan tata ruang. Secara hukum, proyek ini tidak boleh jalan,” tegas Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dalam RDP, 10 November 2025.
Dari sisi kebutuhan energi, Bangka Belitung tidak dalam krisis listrik. Data PLN menunjukkan pasokan masih surplus 30 persen, berkat PLTU Air Anyir dan beberapa pembangkit di Bangka Barat serta Belitung.
Membangun reaktor bernilai triliunan rupiah untuk wilayah berpenduduk relatif kecil menjadi langkah yang dianggap tidak rasional. Apalagi, teknologi Molten Salt Reactor (MSR) yang diklaim Thorcon sebagai “generasi baru” belum pernah dioperasikan secara komersial di mana pun di dunia.
“Kita tidak menolak kemajuan, tapi jangan jadikan Bangka Belitung kelinci percobaan teknologi yang belum terbukti aman,” ujar seorang warga Batu Beriga yang hadir di RDP.
Pulau Kelasa bukan sekadar titik di peta. Ia menjadi nadi kehidupan ratusan nelayan dari Desa Batu Beriga dan sekitarnya. Laut di sekitar pulau itu merupakan ruang hidup, ruang sakral, sekaligus sumber ekonomi masyarakat pesisir.
Rencana pembangunan PLTN dianggap mengancam adat dan kearifan lokal yang memuliakan laut sebagai “ibu kehidupan”.
“Kami bukan menolak kemajuan, tapi menolak bahaya. Kalau laut kami rusak, kami mau makan apa?” kata Rasyid (47), nelayan setempat.
Kekhawatiran mereka bukan isapan jempol. Satu kesalahan teknis pada sistem reaktor berpotensi mencemari laut dan menghancurkan ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi Babel.
Thorcon Power Indonesia selama ini menyebut teknologinya lebih aman dari PLTN konvensional. Namun, belum ada satu pun reaktor garam cair mereka yang berhasil beroperasi secara nyata di dunia.
Lebih ironis lagi, tidak ada ahli nuklir independen Indonesia yang dilibatkan langsung dalam desain maupun uji keselamatan proyek tersebut. Padahal, sesuai prinsip IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional), negara berkembang wajib memastikan kesiapan SDM, transparansi publik, dan validasi teknologi sebelum memulai proyek nuklir.
“PLTN bukan solusi, tapi ancaman. Pemerintah jangan gadaikan keselamatan rakyat hanya demi proyek prestisius,” ujar Achmad Subhan Hafiz, Direktur WALHI Babel.
Di sisi lain, Direktur Operasional Thorcon Power Indonesia, Dhita Karunia Ashari, mengakui masih banyak miskomunikasi terkait rencana pembangunan di Kelasa.
“Kami akui ini jadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, edukasi dan sosialisasi akan dilakukan lebih masif dan transparan,” ujarnya kepada wartawan seusai RDP di Gedung DPRD Babel, Senin (10/11/2025).
Dalam forum yang sama, Dhita menegaskan proyek tersebut masih dalam tahap kajian awal, belum masuk tahap fisik. Namun kabar soal “penetapan lokasi” membuat publik panik.
“Kurangnya sosialisasi membuat isu ini berkembang cepat,” katanya.
Thorcon kemudian menyatakan tidak akan melanjutkan proyek jika masyarakat menolak.
“Kami menghormati pendapat masyarakat. Kami tidak mau ada gesekan,” ujar Dhita.
Langkah DPRD Babel yang meninjau ulang dan menghentikan sementara proyek PLTN ini dinilai sebagai keputusan tepat — tetapi belum cukup. Banyak pihak mendesak agar penghentian itu bersifat permanen, bukan sekadar “pause politik”.
Pulau Kelasa dan gugus pulau kecil lain di Bangka Belitung memiliki potensi energi bersih yang lebih aman: surya, angin, dan arus laut.
Bukan reaktor yang membawa risiko radiasi, tapi teknologi terbarukan yang selaras dengan ekosistem pulau.
“Bangka Belitung tidak butuh reaktor nuklir. Ia butuh laut yang bersih, tanah yang subur, dan masa depan tanpa bahaya radiasi,” tutup laporan ini.







