Suaranusantara.online
BINJAI SUMATERA UTARA – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kota Binjai yang dipantau legislatif sekarang sepertinya sudah kurang semangat (greget) disebabkan banyak faktor. Salah satunya mengenai masalah tunjangan ASN yang sudah berjalan tiga bulan belum juga dibayar.
Tak hanya itu, kasak-kusuk soal mengenai pembayaran gaji juga turut dikeluhkan oleh tenaga Pegawai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) guru yang sudah berjalan empat bulan belum juga dibayar. Kamis (25/5/23).
Kondisi tersebut membuat ASN di lingkup Pemerintah Kota Binjai banyak sekali yang mengeluh.
Sebab mengenai soal kewajiban sudah ditunaikan (dilaksanakan) namun untuk hak mereka tersendat sampai sekarang.
Akibat nunggaknya mengenai pembayaran tunjangan ini, sangatlah berpengaruh pada kinerja para ASN serta jalannya program dimasing-masing SOPD.
Kondisi sendatnya mengenai soal pembayaran tunjangan ASN bukan kali ini saja terjadi. Bahkan pada tahun lalu, kondisinya juga sama.
Apa yang terjadi dengan kondisi keuangan, membuat anggaran Pemkot Binjai mengalami devisit atau ego petinggi dalam melihat prioritas program sehingga masalah gaji dan tunjangan para ujung tombak pemerintah terpinggirkan.
Keluhan baik dari para ASN Pemkot, tenaga PJLP sampai tenaga guru. Mereka menuntut hak agar tunjangan dan gaji yang sudah hitungan dua bulan belum terbayarkan.
“TPP Februari baru cair bulan Maret kemarin. Maret , April dan masuk Mei belum terbayar. Jikapun cair bulan ini perkiraan saya yang cair bulan April,” ujar ASN di Pemkot Binjai.
“Sendatnya TPP di Pemkot Binjai sepertinya berantai, dan kejadiannya berulang kali. Tak pernah lagi senormal seperti pada tahun 2022. Jika dibanding Pemprov TPP-nya keluar rutin dan teratur, di awal bulan selepas bulan sebelumnnya,” keluh ASN lainnya.
Ketika ASN telat absen dan telat mengisi ERK, dipotong. Jumlahnya juga tak sedikit. Tapi ketika TPP telat, ASN hanya bisa pasrah. Tak ada sanksi seperti ketika ASN yang telat absen sekian menit.
Selain ASN yang mengeluhkan TPP nya. Kejadian sama juga dialami teman-teman PJLP guru. Dari informasi didapat awak media ini, sudah jalan lima bulan sertifikasi mereka belum juga keluar sampai sekarang. Harapannya, pasti agar gaji tersebut dibayarkan.
“Sertifikasi para guru belum keluar jalan lima bulan. Apakah mereka tidak memikirkan kami beserta keluarga kami???. Terus sekarang kami harus mau mengadu kemana lagi dan kepada siapa??? Mau pakai cara apalagilah kita biar bisa dapat penghasilan. Rasa mau gila memikirkan ini,” keluh salah satu ASN Kota Binjai yang tak mau disebutkan namanya.
Memandang kejadian ini sangat memprihatinkan dan bakal menimbulkan dampak negatif bagi Pemkot Binjai. Utamanya pasti menurunnya kinerja pegawai baik ASN, guru dan PJLP.
Mereka-mereka ini merupakan ujung tombak terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.
Adanya penundaan pembayaran tunjangan ASN, gaji guru (sertifikasi) PJLP sangat miris. Tentu mereka juga banyak kebutuhan.
Pemkot Binjai jangan membiarkan persoalan ini berlarut. Jangan dipandang ASN dan tenaga guru tidak dianggap. Ini satu hal keliru.
Mestinya Pemkot mencari solusi buat memecahkan persoalan ini.
Kalau kas daerah belum mungkin untuk membayar segala kewajiban itu. Mestinya Pemkot mengambil langkah lain. Bisa dengan pinjam ke bank. Jangan biarkan ASN, PJLP dan guru tak mendapat haknya.
Persoalan ini menjadi peresentase buruk. Harus diatasi dengan baik. Mungkin juga bisa melihat sektor pengeluaran yang bisa ditekan bisa dilakukan. Seperti kegiatan-kegiatan di hotel yang menyapu banyak anggaran, mestinya ditekan. Alihkan saja kegiatan tersebut di aula dan di gedung milik Pemkot Binjai.
Sekarang Pemkot Binjai tidak memiliki rasah krisis keuangan.
Padahal banyak sekali penggunaan keuangan yang bisa ditekan.
“Ini sama sekali tidak produktif dan berlangsung terus menerus, aneh sekali saya melihatnya,” cetus seorang ASN ini.
Mestinya ada langkah serius untuk membuat mengentaskan masalah ini. Sebuah menejemen keuangan sangat perlu dirapihkan.
Sebab pengelolaan keuangan Pemkot Binjai masih sangat amburadul.
Sangat penting pembeharuan dari banyaknya aspek. Baik untuk kas daerah dan pengelolaan uang pada setiap OPD.
Bappeda harus melakukan sebuah kajian sehinggah tekanan belanja bisa berkurang dan dialihkan ke sektor produktif.
Jika Pemkot terus tidak sadar dalam suatu krisis keuangan. Ke depan ini sangat lah berbahaya sekali,tutup ASN
PEWARTA;ROBIN SILALAHI
