LAMTENG, Suaranusantara.Online –
Ketua LSM Barisan Muda Indonesia (BASMI) DPC Lampung Tengah, Abdul Razak, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Lampung yang mulai mengusut dugaan mafia proyek revitalisasi sarana dan prasarana gedung sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
Abdul Razak menyatakan, sebagai pelaku kontrol sosial, pihaknya sudah sejak lama mencium indikasi penyimpangan pada proyek revitalisasi bangunan sekolah yang bersumber dari APBN. Ia menyoroti perubahan pola pelaksanaan: semestinya program ini merupakan proyek swakelola satuan pendidikan, namun sejak tahun 2024 seolah‑olah dikondisikan sehingga sekolah penerima revitalisasi hanya “terima kunci”.
“Kami selaku sosial kontrol sudah mencium aroma mafia proyek revitalisasi bangunan sekolah yang dianggarkan dari APBN,” tegas Abdul Razak.
Langkah penegak hukum itu terwujud melalui penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Jalan H. Muchtar, Gunungsugih, pada Selasa (10/11/2026). Tim Pidsus Kejaksaan berjumlah sekitar sepuluh orang menggeledah ruang Kadis Pendidikan, ruang bendahara, dan ruangan‑ruangan lain terkait dugaan korupsi dana revitalisasi pendidikan, diduga berkaitan dengan dugaan setoran 15 persen dari dana revitalisasi sejumlah sekolah. Penggeledahan berlangsung sekitar lima jam, dimulai pukul 15.30 WIB, dengan dasar PRIN 07/L.8/Fd.7/10/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Saat penggeledahan, Kepala Dinas Pendidikan Dr. Nur Rohman dan bendahara Eko Prianto tidak berada di ruangannya, padahal sejumlah pegawai menyatakan keduanya hadir di kantor sejak pagi. Dari hasil penggeledahan, tim tipikor diketahui membawa sejumlah arsip dan dokumen penting yang dimasukkan ke dalam beberapa koper.
Sebelum penggeledahan, Dr. Nur Rohman, bendahara, dan sejumlah kepala sekolah sudah lebih dulu dipanggil untuk diperiksa di Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah. Awal mula sorotan publik menguat pada Kamis (16/10/2025), ketika 14 Aliansi Lembaga Antar Organisasi (ALAO) Lampung Tengah mendatangi kantor DPRD dan Kejari Lampung Tengah. Ratusan massa saat itu menuntut Kejari mengusut tuntas dugaan bagi‑bagi proyek bernilai miliaran rupiah di Dinas Pendidikan, termasuk dugaan nepotisme di lingkungan lembaga pendidikan tersebut.
Abdul Razak menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan, dan berharap Kejaksaan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih. Ia juga mengingatkan agar proses penyidikan tetap mengikuti aturan hukum dan mengutamakan bukti‑bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Kejari Lampung Tengah, maupun Kejati Lampung terkait perkembangan lengkap perkara tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi sesuai ketentuan perundang‑undangan bagi pihak‑pihak yang merasa perlu memberikan penjelasan.
(Gusti)
