Oleh: Redaksi Babel
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pertambangan timah di Sungailiat, sebuah persoalan yang semula dianggap sederhana justru berkembang menjadi polemik yang menyita perhatian banyak pihak.
Bukan semata soal pasir timah. Bukan pula hanya tentang tong penyimpanan yang dibuka. Namun tentang logika keadilan yang dipertanyakan ketika pihak yang merasa dirugikan justru disebut telah melayangkan permohonan maaf.
Polemik itu bermula dari dugaan pembobolan tong penyimpanan (save) pasir timah milik CV BN. Peristiwa tersebut memicu ketegangan antar pihak yang sama-sama berada dalam ekosistem kemitraan pertambangan timah.
Di tengah proses penyelesaian yang belum menemukan titik terang, beredar informasi bahwa persoalan tersebut telah selesai. Bahkan muncul kabar bahwa pihak CV BN telah meminta maaf kepada pihak yang disebut-sebut terlibat dalam perkara itu.
Informasi tersebut sampai ke telinga Ahad, kuasa CV BN.
Ia mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Sebab, menurutnya, tidak pernah ada kesepakatan damai seperti yang diceritakan.
“Ada informasi yang masuk bahwa persoalan ini sudah selesai. Bahkan disebutkan pihak kami sudah meminta maaf. Saya tegaskan, itu tidak benar,” katanya.
Bagi Ahad, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang menurutnya sedang dipertaruhkan, yakni cara masyarakat memandang sebuah peristiwa.
Sebab dalam pandangannya, ada logika yang terasa terbalik ketika pihak yang merasa dirugikan justru ditempatkan sebagai pihak yang harus meminta maaf.
Untuk menjelaskan keganjilan itu, Ahad menggunakan ilustrasi yang sangat sederhana dan mudah dipahami.
Bayangkan sebuah rumah.
Rumah itu berdiri di atas tanah milik seseorang. Pemiliknya menyimpan barang-barang berharga di dalamnya. Lalu suatu hari ada orang lain yang membuka rumah tersebut tanpa izin.
Dalam situasi seperti itu, siapa yang seharusnya meminta maaf?
Pemilik rumah atau orang yang membuka rumah tanpa hak?
“Itu yang saya maksud. Kalau rumah kami yang dibuka tanpa izin, masa kami sebagai pemilik rumah yang harus meminta maaf? Itu tidak masuk logika,” ujarnya.
Analogi tersebut menjadi gambaran bagaimana pihak CV BN melihat posisi mereka dalam perkara ini.
Mereka mengaku tidak pernah menutup pintu dialog. Tidak pula menolak penyelesaian secara baik-baik. Namun penyelesaian yang dimaksud, menurut mereka, harus dimulai dari pengakuan atas tindakan yang dianggap keliru.
Karena itu, hingga kini mereka masih menunggu adanya tanggung jawab moral dari pihak yang diduga melakukan pembongkaran tong penyimpanan tersebut.
Di sisi lain, beredarnya informasi yang berbeda dengan versi yang mereka yakini justru menambah persoalan baru. Ahad menilai kabar mengenai adanya permintaan maaf dari pihak CV BN berpotensi menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Baginya, persoalan ini tidak hanya menyangkut hubungan antar perusahaan mitra. Lebih dari itu, menyangkut kepercayaan, etika, dan penghormatan terhadap hak kepemilikan.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa dalam dunia usaha, terutama di sektor pertambangan yang melibatkan banyak kepentingan, persoalan sekecil apa pun dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar ketika komunikasi dan tanggung jawab tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sampai hari ini, polemik tersebut belum benar-benar berakhir.
Di tengah berbagai versi yang beredar, publik masih menunggu satu hal yang paling sederhana: kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang sebenarnya harus meminta maaf.
Karena dalam logika umum masyarakat, ketika sebuah rumah dibuka tanpa izin, yang dicari pertama kali bukanlah permintaan maaf dari pemilik rumah, melainkan pertanggungjawaban dari orang yang membuka pintunya.
