PANGKALPINANG — Ratusan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026), membawa sejumlah catatan kritis terkait kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan di daerah.
Massa tiba sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menyampaikan aspirasi di hadapan jajaran pemerintah daerah dan legislatif. Hadir di lokasi Penjabat Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani serta Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi sejumlah anggota dewan, termasuk Edi Iskandar.
Pertemuan berlangsung tanpa sekat formal yang kaku. Mahasiswa menyampaikan langsung hasil kajian mereka, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan, mahasiswa menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik pengupahan, terutama potensi pelanggaran upah di bawah standar serta pengabaian hak normatif pekerja.
Selain itu, mereka menilai pekerja sektor informal masih berada di posisi rentan karena belum terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial yang memadai. Padahal, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari separuh tenaga kerja.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan skema jaminan sosial yang menyasar kelompok tersebut, sekaligus memperkuat regulasi agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Di sektor pendidikan, isu kesejahteraan guru turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai masih ada ketimpangan, terutama bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status maupun penghasilan yang layak.
Selain itu, mereka mengingatkan pentingnya perubahan arah pembangunan ekonomi daerah. Ketergantungan pada sektor ekstraktif dinilai tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan lapangan kerja.
Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah menyatakan terbuka terhadap masukan yang disampaikan mahasiswa.
“Aspirasi seperti ini penting sebagai bahan evaluasi,” ujar salah satu perwakilan pimpinan daerah di lokasi.
Meski dialog berlangsung relatif terbuka, mahasiswa menekankan bahwa penyampaian tuntutan tidak berhenti pada forum tersebut. Mereka menilai, tindak lanjut kebijakan menjadi indikator utama apakah aspirasi benar-benar direspons atau sekadar didengar.
