PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi evaluasi kinerja fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Maret 2026 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin menegaskan pentingnya evaluasi rutin sebagai upaya menjaga capaian kinerja tetap sesuai target yang telah direncanakan.
“Setiap bulan kita membahas tentang kinerja, baik fisik maupun keuangan. Ini penting disampaikan kepada publik, apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah mencapai target atau tujuan yang direncanakan,” ujar Prof Udin.
Ia menjelaskan, dalam perencanaan APBD Tahun 2026, pemerintah kota menargetkan capaian triwulan pertama berada di kisaran 20 hingga 25 persen.
“Tiga bulan pertama itu idealnya sekitar 20–25 persen. Yang paling bagus itu kalau bisa sampai 25 persen,” katanya.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat agar lebih serius dalam mengawal realisasi kegiatan, terutama pada aspek pelaporan dan administrasi.
Menurutnya, salah satu kendala yang kerap terjadi bukan pada pelaksanaan kegiatan, melainkan pada kelengkapan administrasi yang belum optimal.
“Kadang kegiatan sudah dilaksanakan, tapi belum bisa disimpulkan karena data pendukungnya kurang. Ini persoalan administrasi yang sering berulang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
“Semua harus ada catatan dan bukti. Sekarang sudah mudah, dokumentasi bisa cepat. Jadi tidak ada alasan lagi,” tegas Prof Udin.
Selain itu, ia juga menyoroti sistem pelaporan yang kini telah berbasis digital dan terintegrasi secara daring hingga ke pemerintah pusat.
“Sekarang sistemnya sudah online, laporan-laporan itu realtime. Ini harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Melalui evaluasi rutin dan perbaikan di sektor administrasi, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap capaian kinerja, baik fisik maupun keuangan, dapat terus meningkat dan selaras dengan target pembangunan daerah.
