PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik atas kinerja selama satu tahun anggaran.
“Laporan keterangan pertanggungjawaban daerah ini merupakan wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik dari pertanggungjawaban tahun 2025,” ujarnya.
Saparudin menjelaskan, terdapat dua fokus utama dalam laporan tersebut, yakni kinerja keuangan daerah dan realisasi belanja.
Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 tercatat mencapai 107 persen dari target. Capaian ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
“Peningkatan PAD ini menunjukkan semakin mandirinya pemerintah kota, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat semakin berkurang,” katanya.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan stabilitas fiskal. Transfer dari pemerintah pusat justru mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya anggaran daerah hingga sekitar Rp200 miliar.
Di sisi belanja, Pemkot Pangkalpinang mencatat realisasi di berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah melampaui 90 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran relatif baik.
Meski demikian, tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat mendorong pemerintah kota melakukan langkah efisiensi, antara lain dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan non-prioritas.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkot Pangkalpinang berupaya memperkuat sumber pendapatan daerah serta membuka peluang investasi guna mendukung pembangunan.
“Tahun 2026 ini kita berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan menggandeng investor dalam pembangunan Kota Pangkalpinang,” ujar Saparudin.
Selain itu, pemerintah kota juga akan mengusulkan sejumlah program strategis kepada pemerintah pusat, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur jalan, serta pengolahan air bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Saparudin turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di atas 5 persen atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Ini menjadi fokus kita ke depan agar dapat ditekan,” tegasnya.
Ia berharap berbagai usulan program yang diajukan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkalpinang.
