PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (27/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel itu dipimpin Ketua DPRD Didit Srigusjaya dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Hidayat menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi bukti kerja nyata. Kami ingin memastikan masyarakat Bangka Belitung benar-benar merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.
Sejak dilantik pada 17 April 2025, Hidayat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat capaian dalam waktu relatif singkat. Sebanyak 26 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih, yang disebutnya sebagai indikator kinerja dan arah pembangunan daerah.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Babel meraih predikat terbaik dalam pencegahan korupsi dari KPK RI serta capaian reformasi birokrasi dengan skor 84,37.
Sementara pada sektor pelayanan publik, penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Transformasi digital juga menjadi salah satu fokus pembangunan. Babel berhasil masuk tiga besar nasional dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, serta telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, capaian di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi turut menunjukkan tren positif, antara lain melalui predikat Provinsi Layak Anak, implementasi Kawasan Tanpa Rokok, serta apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi nonpertambangan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci utama,” kata Hidayat.
Meski mencatat berbagai capaian, Hidayat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus dihadapi ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami percaya kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami akan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
