BANGKA – Pembagian dana kompensasi dari aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah Tbk di perairan Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, kembali dilakukan pada Kamis (5/3/2026). Sekitar 3.700 nelayan dari delapan lingkungan pesisir menerima dana kompensasi sebesar Rp350 ribu per orang.
Dana tersebut merupakan kompensasi periode pertama tahun 2026 yang dihitung dari hasil produksi timah selama enam bulan, yakni September 2025 hingga Februari 2026.
Suasana pembagian dana tampak ramai. Sejumlah nelayan terlihat antre untuk menerima uang kompensasi yang disalurkan melalui panitia setempat. Apalagi, pembagian dana itu berlangsung menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga sebagian nelayan mengaku terbantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Sangat membantu, apalagi dekat Lebaran,” ujar seorang nelayan yang baru saja menerima dana tersebut.
Namun di balik suasana pembagian yang diwarnai senyum sumringah sebagian penerima, muncul pula bisik-bisik protes dari sejumlah nelayan yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kompensasi tersebut.
Seorang sumber di kalangan nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan kepanitiaan yang mengelola dana kompensasi tersebut dinilai tidak banyak berubah sejak beberapa tahun terakhir.
“Dari dulu sampai sekarang panitianya itu-itu saja. Nelayan juga tidak pernah mendapat penjelasan secara terbuka mengenai berapa sebenarnya dana kompensasi yang dikucurkan,” ujarnya.
Menurutnya, nelayan seharusnya mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar perhitungan dana yang dibagikan kepada masyarakat pesisir.
Ia menilai panitia seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada nelayan mengenai jumlah produksi timah yang dihasilkan dari aktivitas KIP, termasuk mekanisme pembagian dana yang diterima nelayan.
“Kalau memang dana itu untuk nelayan, seharusnya disampaikan berapa tonase timah yang diperoleh, bagaimana sistem pembagiannya, dan berapa total dana yang harus dibagikan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua nelayan memiliki pandangan yang sama terhadap kepanitiaan yang ada saat ini. Menurutnya, di kalangan masyarakat pesisir terdapat perbedaan pandangan terkait pengelolaan dana kompensasi tersebut.
“Ada yang mendukung, tapi ada juga yang mempertanyakan. Jadi tidak bisa dibilang semua nelayan sepakat,” ujarnya.
Sejumlah nelayan berharap ke depan pengelolaan dana kompensasi dapat dilakukan secara lebih terbuka, termasuk dengan menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai jumlah produksi, total dana yang diterima, serta mekanisme pembagian yang diterapkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia KIP belum memberikan penjelasan rinci terkait total dana kompensasi yang diterima dari aktivitas produksi maupun laporan terbuka mengenai pengelolaannya.
