Ruang digital kembali mempertontonkan pola yang sama: sebuah unggahan di media sosial meledak, nama individu terseret, opini publik terbentuk dalam hitungan jam. Kali ini, yang ikut terdampak adalah lingkungan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.
Namun sebelum publik larut dalam arus penilaian, ada satu hal mendasar yang harus ditegaskan: konten tersebut berasal dari akun media sosial, bukan dari perusahaan pers yang terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers.
Perbedaan ini bukan sekadar administratif. Ini menyangkut standar, tanggung jawab, dan legitimasi.
Pers yang sah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap informasi wajib diverifikasi. Setiap pihak yang disebut wajib dikonfirmasi. Jika terjadi kekeliruan, tersedia mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Jika terjadi pelanggaran, ada jalur etik yang jelas.
Media sosial tidak memiliki kewajiban itu.
Di media sosial, siapa pun bisa mengunggah dokumen, video, atau narasi tanpa proses verifikasi. Tanpa redaksi. Tanpa penanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Tanpa mekanisme koreksi yang terstruktur.
Inilah titik rawannya.
Viralitas bukan ukuran kebenaran. Algoritma bekerja berdasarkan keterlibatan emosional, bukan validasi fakta. Konten yang memancing rasa penasaran, kemarahan, atau sensasi akan lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi yang tenang dan terukur.
Jika publik gagal membedakan antara unggahan akun pribadi dan produk jurnalistik yang sah, maka ruang informasi akan dikuasai oleh spekulasi.
Asas praduga tak bersalah adalah fondasi negara hukum. Tanpa pemeriksaan resmi dan pembuktian yang sah, semua tudingan tetap berada pada wilayah klaim. Bukan fakta.
Tajuk ini tidak membela individu tertentu. Tajuk ini membela standar. Membela prinsip bahwa reputasi seseorang tidak boleh dihancurkan hanya oleh unggahan yang belum jelas sumber dan validitasnya.
Jika ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme resmi berjalan. Jika ada persoalan etik, biarkan institusi berwenang memeriksa. Tetapi jangan biarkan ruang publik menjadi arena penghakiman digital tanpa proses.
Literasi informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Publik harus cermat memilah: mana produk pers yang tunduk pada hukum, mana sekadar konten yang menunggangi sensasi.
Karena ketika viral dibiarkan mengalahkan verifikasi, yang runtuh bukan hanya nama seseorang—melainkan kualitas demokrasi informasi itu sendiri.
