BANGKA TENGAH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung bersama komunitas orang muda Pangkalpinang dan masyarakat Desa Batu Beriga melaksanakan penanaman 2.500 pohon mangrove di kawasan Pantai Payak Duri–Bakong, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (20/12/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok pemuda dan komunitas, di antaranya Sahabat WALHI, KOPASSAS, Green Generation, komunitas Vespa Bangka Belitung, serta warga Desa Batu Beriga. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk nyata mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global yang kian mengancam wilayah pesisir Bangka Belitung.
“Penanaman 2.500 pohon mangrove ini merupakan salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Wilayah pesisir Bangka Belitung sangat rentan terhadap ancaman sedimentasi, abrasi, hingga banjir rob akibat gelombang ekstrem dan rusaknya ekosistem pesisir,” ujar Regi Yoga Pratama, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung.
Regi menjelaskan, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan bumi secara global telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celsius sejak era praindustri. Bahkan, pada periode 2021 hingga 2040 mendatang, suhu bumi diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius.
“Peningkatan suhu ini tidak lepas dari berbagai aktivitas manusia, terutama industri, yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Mulai dari industri energi, pertambangan, penggunaan bahan bakar kendaraan, hingga deforestasi dan alih fungsi lahan yang membuat hutan kehilangan fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon,” sambung Regi.
Desa Batu Beriga yang berada di pesisir timur Pulau Bangka disebut sebagai wilayah yang hampir 90 persen masyarakatnya menggantungkan hidup pada kelestarian ekosistem laut. Selain terancam krisis iklim, warga juga dihadapkan pada rencana penambangan laut serta wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dinilai mengancam ruang hidup mereka.
“Saat ini, nelayan Batu Beriga sangat kesulitan memprediksi perubahan cuaca di laut. Permukiman kami yang berada tepat di bibir pantai juga sangat rentan abrasi,” ujar Dariyus, nelayan Desa Batu Beriga.
Ia menambahkan, ancaman terhadap ruang hidup masyarakat tidak hanya datang dari pemanasan global, tetapi juga dari kebijakan tata ruang dan aktivitas industri.
“Masih ada penetapan zona tambang laut dalam RZWP3K, keberadaan IUP PT Timah Tbk di laut Beriga, serta rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa. Semua ini sangat mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan generasi kami ke depan,” tegasnya.
Situasi kian memanas setelah mencuat dugaan pengawalan rencana aktivitas penambangan laut di perairan Beriga oleh satuan tugas TNI. Isu tersebut dinilai memperkeruh suasana di tengah penolakan keras nelayan terhadap tambang laut, meski telah ada rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencabut IUP PT Timah Tbk serta menetapkan zona zero tambang laut Beriga dalam Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang RZWP3K.
“Pasca aksi 21 Juli 2025 di Kantor Gubernur, kami sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga hari ini belum ada kejelasan. Justru pada Jumat, 19 Desember 2025, terlihat tiga bus membawa lebih dari 100 orang dan menetap di Dusun Melingai. Kami menduga mereka merupakan anggota satgas TNI yang akan mengawal rencana penambangan laut Beriga,” kata Dariyus.
Hingga rilis ini disampaikan, dugaan keberadaan satgas TNI untuk pengawalan penambangan laut Beriga belum mendapat konfirmasi resmi, baik dari institusi terkait maupun dari Pemerintah Desa Batu Beriga.
“Perwakilan nelayan sudah mendatangi dan menanyakan tujuan kedatangan mereka. Salah satu orang menyebut hanya mengunjungi saudara dan belum mendapat arahan pimpinan terkait agenda di Batu Beriga. Ini tentu menimbulkan kecurigaan. Namun, sikap kami tetap jelas, masyarakat akan terus menolak rencana penambangan laut Beriga,” pungkas Dariyus.
