Oleh: Bangdoi Ahada
PANGKALPINAG, — Suasana di ruang rapat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/11/2025), mendadak memanas. Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena derasnya pertanyaan para wakil rakyat terhadap perwakilan PT Thorcon Power Indonesia (TPI) — perusahaan yang selama ini mengusung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang semula dijadwalkan untuk klarifikasi teknis, berubah menjadi ajang “kuliah terbuka” tentang etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam proyek energi nuklir. Dan di ujung rapat itu, suara bulat mengemuka:
Rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa harus dihentikan.
Sejak awal, publik Bangka Belitung sudah mencium kejanggalan dari proyek ini. PT Thorcon Power Indonesia, yang mengklaim membawa teknologi reaktor modular canggih, ternyata tak pernah benar-benar melibatkan pemerintah daerah.
Baik Pemprov Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemkab Bangka Tengah—yang wilayahnya disebut sebagai lokasi proyek—mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, studi, ataupun sosialisasi terbuka.
Yang lebih mengherankan, pihak perusahaan tetap melangkah seolah telah mendapat izin resmi dari pemerintah pusat, padahal dasar hukum dan izin lingkungan di tingkat daerah belum ada.
Kondisi ini memantik keresahan masyarakat pesisir. Warga desa-desa di sekitar Kelasa mulai gelisah, aktivis lingkungan bergerak, dan ruang publik Babel kembali ramai oleh satu pertanyaan besar:
“Apakah energi nuklir benar-benar aman untuk pulau kecil seperti Kelasa?”
Kecurigaan publik makin kuat setelah pemaparan Dhita Karunia Ashari, Direktur Operasional sekaligus Kepala SDM PT Thorcon Power Indonesia, di hadapan DPRD Babel.
Dhita menyebut PLTN Gelasa dirancang dengan kapasitas 250 megawatt (MW) — angka yang justru menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.
“Kalau ini untuk kebutuhan listrik Babel, kita sudah kelebihan 30 persen pasokan energi,” ujar Ahmad Subhan Hafiz, Direktur WALHI Babel, dalam forum tersebut.
“Tapi kalau untuk Sumatera atau Jawa, 250 MW itu terlalu kecil. Jadi ini bukan proyek produksi energi, tapi proyek uji coba.”
Logika itu sederhana tapi tajam. Sebuah PLTN berkapasitas kecil tak memiliki nilai ekonomis untuk distribusi energi antarpulau. Maka muncul dugaan, Bangka Belitung hanya dijadikan laboratorium percobaan teknologi nuklir — di mana keberhasilan akan menguntungkan investor, sementara risiko kegagalan ditanggung rakyat Babel.
Wilayah Babel memang kecil, dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa. Namun di mata investor energi, mungkin angka itu dianggap “risiko yang dapat diterima”.
Tapi bagi rakyat Serumpun Sebalai, keselamatan bukan bahan perhitungan bisnis. Mereka menolak dijadikan kelinci percobaan teknologi nuklir yang bahkan di negara maju pun masih menimbulkan perdebatan.
Bagi warga pesisir, kata nuklir tak sekadar urusan listrik. Ia membawa bayangan laut yang terkontaminasi, tanah leluhur yang bisa menjadi zona terlarang, dan masa depan anak cucu yang tak pasti.
“Kita tidak anti kemajuan,” kata seorang tokoh nelayan di Sungai Berok, “tapi jangan jadikan pulau kecil kami tempat coba-coba teknologi berisiko.”
Di tengah derasnya kritik, DPRD Babel bersikap tegas. Sejumlah anggota dewan menilai komunikasi Thorcon Power tidak transparan dan minim empati terhadap keresahan masyarakat.
“Kami tidak ingin rakyat dibayangi proyek yang belum jelas dasar hukumnya, apalagi berisiko tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan generasi mendatang,” tegas salah satu anggota DPRD.
Sinyal politik ini jelas: Babel menarik rem darurat. Rakyat dan wakilnya satu suara—Pulau Kelasa bukan tempat untuk eksperimen nuklir.
Kalimat “Sayonara PLTN Kelasa” kini bergema di warung kopi, media sosial, hingga komunitas pesisir. Slogan itu menjadi simbol perlawanan rakyat Babel terhadap proyek yang dianggap sarat misteri dan bahaya tersembunyi.
Penolakan ini bukan bentuk anti-modernitas, tetapi panggilan hati untuk menolak pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan dan keselamatan lingkungan.
Bangka Belitung memilih tetap menjadi negeri tenang yang hidup dari laut, kebun, dan tambang—tanpa bayang-bayang reaktor di cakrawala.
“Kami akui ini jadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, edukasi dan sosialisasi akan dilakukan lebih transparan,” ujar perwakilan PT Thorcon seusai rapat.
Pada akhirnya, pihak Thorcon menyatakan tak akan memaksakan proyek PLTN di Gelasa bila masyarakat Babel menolak.
“Kami menghormati pandangan masyarakat. Jika memang ditolak, kami akan pertimbangkan kembali dan tidak lanjutkan,” kata Dhita Karunia Ashari.
Gelombang penolakan terhadap PLTN Kelasa meninggalkan satu pesan moral yang kuat:
Keselamatan rakyat bukan bahan eksperimen.
Pulau Kelasa boleh kecil, tetapi keberanian rakyat Babel menjaga tanahnya lebih besar dari ambisi korporasi mana pun.
Sayonara, PLTN Kelasa — Babel telah memilih jalan akal sehat.
