Pangkalpinang – BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda ini berlangsung Kamis, 25 September 2025 di Hotel Soll Marina Bangka.
Rapat koordinasi ini digelar untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Bangka Belitung sekaligus meningkatkan keaktifan peserta JKN. Berdasarkan undangan resmi, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar seluruh kebijakan dan penyelesaian permasalahan di lapangan dapat disinergikan dengan baik.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Tamrin, menyebutkan per 1 September 2025 jumlah keaktifan kepesertaan JKN di Kota Pangkalpinang mencapai 80,33 persen. Namun, ia tidak menampik masih ada persoalan klasik yang sering dikeluhkan masyarakat, seperti antrean panjang dan waktu tunggu lama di rumah sakit.
“Dinas Kesehatan Kota tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan ke fasilitas kesehatan, baik melalui jadwal rutin maupun secara insidental jika ada pengaduan masyarakat,” jelas Tamrin.
Sementara itu, Subekti, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Pangkalpinang, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap keberlanjutan UHC. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah keterbatasan anggaran APBD, sementara syarat UHC prioritas mensyaratkan minimal 20 persen jumlah penduduk harus dibiayai melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Harapan kami ke depan, persyaratan UHC prioritas tidak berubah di tahun mendatang karena cukup memberatkan pemda. Dukungan anggaran akan terus dipersiapkan, baik dari APBD, CSR, maupun bantuan PBI Provinsi,” ujar Subekti.
Untuk tahun 2025, Pemkot Pangkalpinang menargetkan pembiayaan sekitar 35.000 jiwa melalui skema PBPU Pemda dengan anggaran kurang lebih Rp17 miliar. Pelaksanaannya dilakukan oleh UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK) Dinkes yang aktif turun ke 42 kelurahan guna melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini juga melibatkan kader kelurahan, RT/RW, serta lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dukcapil, Kominfo, dan Tenaga Kerja.
