SUNGAILIAT — Lima anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar reses kolektif di Pemerintah Kabupaten Bangka, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala OPD, camat, lurah, serta perangkat daerah lainnya.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Himmah Olvia, menjelaskan bahwa reses bersama ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah.
“Maka dari itulah, pada hari ini kami berlima sepakat untuk melakukan kegiatan reses di Pemerintah Kabupaten Bangka. Dengan mengundang kepala OPD, camat, dan lurah yang ada di Kabupaten Bangka,” ujarnya.
Narulita Sari menekankan pentingnya mendengar langsung ide serta masukan dari perangkat daerah sesuai bidang kerja masing-masing anggota dewan.
“Masukan dan ide-ide dari dinas, kantor, maupun badan nantinya akan kita masukkan dalam pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hadir dalam reses ini,” katanya.
Hal senada disampaikan Agam Dliya Ul Haq, anggota Komisi IV DPRD Babel, yang menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kemungkinan kita di sini lebih utamanya kepada pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya lebih kepada masukan dari Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan. Kita siap berkolaborasi dengan kedua dinas tersebut ke depannya,” ungkapnya.
Maryam, anggota Komisi IV lainnya, menambahkan bahwa reses kali ini juga diarahkan untuk menata kembali potensi unggulan daerah, terutama infrastruktur yang mendukung program hilirisasi jangka panjang.
“Reses kali ini kami sengaja bersama seluruh stakeholder Kabupaten Bangka. Niatnya untuk menata kembali potensi unggulan daerah, khususnya sektor infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi,” tegas Maryam.
Politisi asal Belinyu itu juga mendorong Pemkab Bangka untuk melakukan pemetaan kawasan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pengembangan sektor unggulan berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Imelda menekankan pentingnya kesinambungan antara program pemerintah daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.
“Melalui reses ini, kami ingin memastikan setiap program daerah bisa terhubung dengan kebijakan provinsi. Sinkronisasi ini penting agar aspirasi masyarakat Bangka benar-benar terakomodir dalam perencanaan pembangunan Babel ke depan,” pungkasnya.







