Suaranusantara.online
SUMENEP – Proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Sapangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kini menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, proyek yang diduga menelan anggaran negara ini dikerjakan secara “setengah hati” dan menuai kebingungan di kalangan masyarakat setempat.
Keadaan fisik proyek yang tidak jelas peruntukannya, apakah sebagai Tembok Penahan Tanah (TPT) atau saluran air/drainase, membuat warga kehabisan kata-kata, bahkan ragu untuk memberi nama.
“Kami bingung, ini sebenarnya apa? Dibilang tembok penahan tanah (TPT) kok tidak seperti TPT, dibilang saluran air juga aneh bentuknya,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya sepekan yang lalu.
“Kami sebagai masyarakat hanya bisa menilai saja dan tentunya sangat kecewa dengan kondisi infrastruktur seperti itu. Proyek infrastruktur ini pelaksanaannya dipaksakan dan tidak bermanfaat sampai saat ini.” keluhnya.
Kejanggalan proyek ini semakin diperparah dengan tidak adanya papan informasi proyek atau prasasti.
Akibatnya, asal-usul anggaran dan pihak pelaksana menjadi misteri. Warga setempat memberikan beragam spekulasi; ada yang menyebut proyek ini menggunakan Dana Desa, ada pula yang menduga berasal dari Bantuan Keuangan (BK), atau bahkan dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Tim media yang berusaha menginvestigasi lebih dalam sedang melakukan perbandingan data. Pencarian dilakukan untuk menelusuri anggaran Dana Desa dari tahun 2020 hingga 2024, serta data BK Pokir DPRD, Pokmas, dan bantuan dari kementerian terkait. Hal ini dilakukan untuk mengungkap sumber dana di balik proyek “siluman” ini.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, infrastruktur yang sudah berdiri ini jelas tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya.
Pengerjaannya terkesan asal-asalan dan dipaksakan. Tentunya, proyek ini akan menjadi infrastruktur mubazir yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Pulau Sapangkur Besar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek misterius ini? Apakah ada pengawasan yang lemah sehingga proyek yang tidak memenuhi standar bisa lolos dari pantauan?
Publik kini menantikan penjelasan dari pihak berwenang terkait kejanggalan proyek ini. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya.
(GUSNO)
