Pangkalpinang – Tujuh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pangkalpinang melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025, Senin (19/5), di Balai Besar Betason. Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung guna disampaikan dan diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Anggota DPRD yang hadir dalam reses ini terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar (Partai Golkar), Monica Haprinda (PDI Perjuangan), Zaki Yamani (Demokrat), Sadiri (PPP), Oktahaber (NasDem), Dr. Adi Sucipto (Gerindra), dan Dody Kusdian (PKS).
Dalam forum dialog terbuka yang dihadiri unsur Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat dan pelaku usaha lokal, berbagai persoalan daerah disampaikan langsung kepada para legislator. Permasalahan utama yang mengemuka antara lain terkait banjir, pengelolaan sampah, fasilitas pelayanan publik, sarana pendidikan, serta akses lahan dan lapak untuk pelaku UMKM.
Eddy Iskandar menegaskan pentingnya penanganan masalah sampah sebagai isu lintas kabupaten/kota yang memerlukan pendekatan integratif dan lintas sektor. Menurutnya, penentuan lokasi pengolahan sampah dan mekanisme operasional harus melibatkan pertimbangan sosial serta kompensasi yang adil bagi masyarakat sekitar.
> “Kita tidak bisa melihat persoalan sampah secara lokal semata. Harus ada sistem terpadu antar daerah yang saling menopang, dan warga yang terdampak langsung juga harus dilibatkan dalam prosesnya,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan diklasifikasikan dan dibahas lebih lanjut di masing-masing komisi DPRD Babel agar bisa ditindaklanjuti secara teknis dan programatik.
Sementara itu, Dody Kusdian dari PKS menyoroti pentingnya penataan ekonomi informal yang semakin kompleks di perkotaan. Ia berharap pemerintah, baik kota maupun provinsi, dapat hadir sebagai fasilitator yang menjamin keberlangsungan usaha mikro tanpa menimbulkan konflik sosial.
> “Pelaku usaha kecil harus diberi ruang yang tertib dan berkeadilan. Pemerintah jangan hanya menertibkan, tapi juga memberi solusi. Ini bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat,” kata Dody.
Para anggota dewan juga menyambut baik sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini. Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan bahwa kegiatan reses ini sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 2025–2030.
Reses Diapresiasi Warga, Diharapkan Tidak Sekadar Seremonial
Kegiatan reses ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Mereka berharap berbagai masukan yang telah disampaikan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program konkret, bukan sekadar menjadi catatan tahunan.
> “Kami menyampaikan harapan agar hasil reses tidak berhenti di atas kertas. Kami ingin ada bukti nyata dalam perbaikan layanan publik, dukungan UMKM, dan pengelolaan lingkungan,” ujar salah satu warga yang hadir dalam forum.
DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dari akar rumput dan menjadikannya landasan dalam pengambilan kebijakan provinsi. Dengan pelaksanaan reses yang partisipatif, para legislator berharap mampu mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
