Pangkalpinang – Keberadaan tiga Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Desa Permis dan Desa Rajik, Kecamatan Simpangrimba, Kabupaten Bangka Selatan, menuai sorotan. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, mendesak agar ada investigasi terkait aktivitas kapal-kapal tersebut, yang diduga hanya menjadi kedok untuk ekspor timah.
Keluhan ini bermula dari laporan para nelayan yang mengaku terganggu dengan keberadaan KIP tersebut. Menurut mereka, kapal-kapal milik PT Sinergi Maju Bersama (SMB) itu telah bertahun-tahun berlabuh tanpa ada aktivitas penambangan yang jelas. Nelayan juga mencurigai adanya keterlibatan aparat desa dan kelompok tertentu yang diduga mendapat keuntungan dari keberadaan kapal-kapal tersebut.
“Infonya kapal ini milik PT SMB dan mereka selalu melakukan ekspor timah dalam jumlah besar, tetapi kapal-kapal ini tidak pernah terlihat bekerja, hanya berlabuh di lokasi yang masuk dalam IUP Pemda,” ungkap seorang nelayan kepada Rina Tarol, Rabu (5/3/2025).
Selain itu, nelayan juga menuding bahwa perusahaan justru menggunakan jasa preman dan aparat desa untuk mengamankan kepentingannya. Mereka pun meminta agar pemerintah dan pihak berwenang melakukan audit untuk menelusuri asal-usul timah yang diekspor.
Menanggapi hal ini, Rina Tarol menilai keberadaan KIP tersebut terkesan hanya sebagai kamuflase untuk kegiatan ekspor timah yang tidak transparan. Oleh karena itu, ia meminta Pemda Bangka Selatan, aparat kepolisian, hingga Kejaksaan Agung untuk turun tangan menyelidiki persoalan ini.
“Bagaimana kondisi sebenarnya, kita bisa sama-sama turun ke lokasi. PT mana yang membiarkan KIP tetap berada di sana?” tegas Rina Tarol.
Ia juga mempertanyakan sumber timah yang diekspor dari wilayah tersebut, mengingat informasi yang ia terima menyebutkan bahwa kawasan laut Desa Rajik dan Permis tidak memiliki kandungan timah dalam jumlah besar.
“Saya heran, kenapa kapal-kapal ini tetap bercokol di sana selama bertahun-tahun? Jangan-jangan ada kebocoran pasir timah yang perlu ditelusuri lebih dalam,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Rina berharap pihak berwenang segera melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah keberadaan KIP ini benar-benar sesuai dengan aturan atau justru menjadi bagian dari praktik yang merugikan daerah dan masyarakat setempat.
Polemik ini semakin menambah daftar panjang permasalahan pertambangan timah di Bangka Belitung, yang kerap diwarnai isu transparansi dan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat pesisir.
