Pangkalpinang – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, mengungkapkan bahwa kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2025 di Pangkalpinang baru mencapai sekitar 30 persen. Hal itu ia sampaikan dalam acara evaluasi penyelenggaraan pemilu yang digelar Komisi II DPR RI di Ruang Pasir Padi, Kamis (13/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Unu menekankan pentingnya kelancaran pelaksanaan pilkada meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari segi anggaran, kesiapan teknis, dan tingkat partisipasi masyarakat.
“Kami bersama-sama mencari solusi agar sumber anggaran yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan pilkada. Ini harus berjalan dengan baik tanpa kendala,” ujar Unu.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal untuk meninjau kesiapan daerah. Pemkot Pangkalpinang, kata Unu, akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sementara kekurangan anggaran akan dibahas lebih lanjut agar pelaksanaan pilkada tidak terhambat.
“Saat ini kekuatan anggaran baru sekitar 30 persen. Jika tidak mencukupi, tentu pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pilkada tetap berlangsung karena ini wajib,” tegasnya.
Komisi II DPR RI: Evaluasi Anggaran dan Partisipasi Pemilih
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi kesiapan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, serta partai politik dalam menghadapi pilkada mendatang.
Ia juga menyoroti fenomena politik di beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, namun tetap kalah oleh kotak kosong.
“Kok bisa ya? Di satu daerah hanya ada satu pasangan calon, tapi masih kalah lawan kotak kosong,” ujar Fauzan.
Terkait keterbatasan anggaran, ia menegaskan bahwa Komisi II dan Kemendagri telah berkomitmen untuk memberikan bantuan jika daerah benar-benar tidak mampu. Namun, Fauzan menilai sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas anggaran untuk mendanai pilkada.
“Kita lihat nanti hasil evaluasi APBD oleh Mendagri. Setiap daerah pasti punya program prioritas, jadi harus ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran pilkada,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih, yang dalam beberapa pemilu sebelumnya masih tergolong rendah.
“Ini jadi perhatian kita bersama—penyelenggara, partai politik, hingga pasangan calon—untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat lebih baik di pilkada mendatang,” pungkas Fauzan.
