Suaranusantara.online
ISU REVISI aturan kerja kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan panas di kalangan masyarakat. Rakyat yang selama ini terikat pada batas usia kerja yang ketat merasa diperlakukan tidak adil, terutama ketika muncul kabar bahwa anak-anak pejabat memiliki keleluasaan lebih dalam hal peraturan kerja.
Kesenjangan ini menjadi sorotan tajam di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kalangan elit.
Aturan kerja di Indonesia telah menetapkan batas usia tertentu untuk pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.
Batasan ini diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara generasi muda dan tua serta memastikan keberlangsungan tenaga kerja yang produktif.
Namun, belakangan muncul wacana revisi yang disebut-sebut akan memberikan kelonggaran bagi beberapa pihak tertentu, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesetaraan di dalam penerapan hukum.
Publik bereaksi keras terhadap wacana tersebut. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini mencederai prinsip keadilan sosial.
“Mengapa rakyat harus tunduk pada aturan ketat, sementara anak-anak pejabat bisa seenaknya?” ujar seorang buruh di Jakarta yang enggan disebutkan namanya.
Protes pun bermunculan, baik di media sosial maupun di lapangan, menuntut transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan.
Beberapa ahli ketenagakerjaan mengkritik langkah revisi ini sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
“Jika benar revisi ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang, maka pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi dan keadilan,” kata seorang pakar hukum ketenagakerjaan dari sebuah universitas ternama di Indonesia.
Menurutnya, aturan yang berbeda untuk rakyat dan anak pejabat bisa memicu ketidakpuasan yang lebih besar di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Keadilan dalam penerapan hukum harus menjadi prioritas utama, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat luas. Ketika aturan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan segelintir pihak, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa goyah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di Indonesia.
