Pj. Bupati Langkat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Langkat. Suaranusantara.online

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy mengikuti jalannya zoom meeting didampingi Staf Ahli Bid Pembangunan Ekonomi dan Keuangan H. Sutrisuanto, S.Sos, M.Si, BPS Kabupaten Langkat, Polres Langkat, Bulog dan beberapa Kepala Dinas serta Kepala Bagian Pemkab Langkat, Senin (2/7/2024).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mendiskusikan strategi pengendalian inflasi yang efektif.

Dalam Rakor yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom meeting tersebut, Pelaksanaan tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan jika angka inflasi di bulan Juni turun menjadi 2.51% dari angka sebelumnya, yaitu 2.84%.

Lebih lanjut Tomsi Tohir mengatakan, angka 2.51% itu merupakan angka yang sangat baik capaiannya, walaupun pada September 2023 pernah diangka yang jauh lebih rendah, yaitu 2.28%.

Di kesempatan yang sama Plt Sekjen Kemendagri  menyoroti tentang pendistribusian pupuk bersubsidi ke tingkat petani dari kios masih ditemukan harga di atas HET dan masih ada pungli-pungli di tingkat petani

Di samping itu, Pelaksanaan Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan pusat Statistik (BPS) RI, M. Habibullah, menyampaikan jika terjadi deflasi di Juni 2024 yang lebih dalam dibandingkan Mei 2024 dan merupakan deflasi kedua pada tahun ini.

Lebih lanjut Habibullah menerangkan beberapa komoditas utama penyumbang andil deflasi Juni 2024 adalah komoditas bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

“Masing-masing andil deflasi yaitu, 0.09%, 0.07%, 0.05%, dan 0.02%,” ungkapnya.

Sementara Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy, usai mengikuti rapat tersebut mengungkapkan, Pemkab Langkat telah melakukan upaya-upaya penanganan kongkret inflasi sesuai arahan pemerintah pusat.

“Upaya-upaya yang kami lakukan adalah melaksanakan pasar murah dan pangan murah di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perum Bulog sub divre Medan, melakukan intervensi terhadap komoditas penyumbang utama kenaikan IPH seperti cabai merah, dan minyak goreng,” jelasnya.

 

(ema)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *