Suaranusantara.online/news
BATURAJA – Aplikasi perangkat lunak sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau server yang terpasang pada unit Layanan pengadaan Pemerintah Kabupaten OKU terindikasi kuat lagi-lagi di permainkan tiga hari bekangan guna kepentingan tertentu. Akibat nya, para pengguna atau penyedia barang dan jasa yang ingin melakukan penawaran tidak dapat mengaploud untuk mengikuti Lelang (E Tebdering). Biding Rom
Menanggapi Kondisi Lelang E.tendering di Kabupaten OKU, Eryleo Ridho
Sekretaris Asosiasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kab OKU
Jumat (3/11/23).
” Kami nilai sangat tidak produktif dan jauh dari tujuan LKPP yaitu Efektif,efisien ,transparan ,bersaing , adil ,tidak diskriminatif dan akuntabel . Saat ini kondisi nya , kontraktor untuk upload di bidding room saja tidak bisa masuk dokumen penawar , lebih lucu nya petugas LPSE nya bilang bidding room tidak ada jaminan bisa masuk penawaran. ini benar-benar lucu l, bidding room di buat seharusnya sesuai dengan petunjuk Perpres sebagai sarana bagi penyedia untuk upload penawaran dan sebagai tolak ukur keadaan server LPSE OKU. Apa guna nya ada teknisi ? Ada helpdesk setiap lelang kontraktor buat tiket gak bisa upload , setiap lelang juga gak ada jalan keluar. Sangat memalukan dan terkesan diskriminatif yang di lakukan oleh BPBJ ataupun LPSE OKU. Kita berharap ada Evaluasi dari PJ Bupati OKU atau pun dari PJ Gubernur Sumatera selatan , Kalau Kondisi ini terus begini Akuntabilitas ASN nya kita pertanyakan dan cenderung sudah jelas unsur KKN nya,” ujarnya
.
Sementara itu ditempat terpisah Aprizal salah satu Kontraktor lokal mengatakan, “Bahwa terkait banyak nya keluhan para kontraktor yang tidak bisa upload penawaran pada beberapa hari belakangan ini maka kami mencoba langsung ke bidding room LPSE Kabupaten OKU, akan tetapi kenyataan nya tetap tidak bisa upload. Kondisi tersebut jelas semakin menguatkan adanya dugaan permainan Server LPSE Kabupaten OKU. Padahal pihak LKPP sudah menyarankan kami utk upload langsung ke bidding room. Rekan kami sudah melaporkan hal ini ke LKPP dan bertemu langsung dengan Direktur SPSE dan Direktur Advokasi dan Sanggah LKPP RI di Jakarta. Terkait adanya dugaan permainan server ini kami akan mendesak pihak LKPP dan BPKP utk segera mengaudit server LPSE OKU,” pungkasnya.(***)
