BOLTIM-TUTUYAN
Suaranusantara.online
Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Dan Supervisi, KPK terus berupaya melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan salah satunya melalui Monitoring Center Prevention (MCP) dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 26 Mei 2023.
Melansir dari akun Twitter resmi @KPK_RI, KPK memberi perhatian khusus dan pendampingan karena turunnya capaian nilai tata kelola daerah tersebut. MCP Boltim masih memiliki capaian yang rendah yaitu 69.71 atau di bawah nilai capaian rata rata nasional. Faktor lain yang menjadi pertimbangan KPK untuk memberikan pendampingan khusus adalah turunnya capaian Survei Penilaian Integritas di tahun 2022, yaitu 71,09 dari sebelumnya 78,72 di tahun 2021.
Wilayah Boltim, secara khusus KPK menyoroti sejumlah hal. Di antaranya proyek infrastruktur yang belum selesai 100% sampai akhir tahun 2022 sehingga ada pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan, maupun proyek proyek strategis di tahun 2023 terkait proses perencanaan maupun pengadaannya serta rencana pemanfaatannya.
Proyek infrastruktur di tahun 2022 yang belum selesai hingga 31 Desember 2022 antara lain Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi dengan nilai proyek Rp1.440.680.023,44, Pembangunan Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.969.283.521,00 dan Peningkatan Jalan Tutuyan Inalom (DAK) dengan nilai Rp. 9.261.118.746,00. KPK meminta, pihak pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelesaian segera permasalahan yang ada.
Berdasarkan pantauan KPK, hingga 23 Mei 2023, baru 14 paket pengadaan dilakukan proses tender dengan nilai total pekerjaan Rp43,79miliar, dari 46 paket pengadaan sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp66,79miliar. Sejumlah pekerjaan di antaranya membutuhkan waktu hingga 180 hari atau sekitar 6 bulan, yang artinya dilakukan hingga akhir tahun anggaran 2023.
KPK mengingatkan pengadaan yang menggunakan anggaran DAK Fisik senilai Rp46.688.982.000,- di tahun 2023. Pengadaan harus dilakukan secara benar sesuai prinsip pengadaan, dan menghasilkan output berkualitas secara tepat waktu serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
KPK juga mencatat Boltim adalah masih adanya 58 jabatan yg saat ini masih diemban Pelaksana Tugas (Plt) mulai dari jabatan eselon IV sampai pimpinan tinggi. Selain itu, KPK menyoroti relatif kecilnya tingkat Pelaporan LHKPN, baik eksekutif maupun legislatif di Bolaang Mongondow Timur.
Korlip Boltim: Donal
Sumber : @KPK_RI
