Gandi Parapat Sumut
Suaranusantara.online
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
Korwil Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat Sumut menyebutkan bahwasanya Pemprovsu telah banyak kehilangan taring, sehingga tidak dapat untuk melindungi masyarakatnya dari permainan jual beli juga skenario gusur menggusur yang ditengarai oleh pihak PTPN II dan pengembang Ciputra grup.
Kiritik yang sangat tajam ini dilontarkan oleh Gandi, Jumat (2/6/2023) siang kepada awak media ini sebagaimana soal bentuk empatinya terhadap para korban konflik tanah di Desa Sampali yang secara paksa untuk angkat kaki “alias minggat” hanya karena suatu alasan saja untuk pembangunan proyek Deli Mega Land.
Jika memang tanah yang dipersoalkan tersebut harus dibayar, mengapa tidak ditawarkan kepada masyarakat yang memang telah lama bertempat tinggal di lokasi tersebut. Gandi sangat curiga, bahwa saat ini Ciputra dan PTPN II sangar berkuasa dibandingkan pemerintah dalam persoalan jual menjual aset negara dengan mengesampingkan masyarakat.
“Okelah kalau memang itu suatu aset PTPN II, tapi di sana sudah banyak penduduk masyarakat. Kalau memang untuk dijual mengapa tidak masyarakat yang ditawarin terlebih dulu..??? Kalau memang mau ditawari, saya juga mau membeli nya. Kemana saja Pemprovsu ini kenapa hilang taringnya..??? Dulu pada saat kampanye sangar sibuk untuk menjumpai masyarakat,pada saat sekarang masyarakat yang lagi kesulitan satu orang pun tidak ada yang mau membantu,” kesal Gandi.
Gandi mengingatkan kepada Pemprovsu atau PTPN II boleh saja mereka tutup mata, memberi tali asih, mengerahkan personil Satpol PP dan berhasil menyingkirkan para masyarakat.
Tetapi, disitulah doa yang sangat-sangat terburuk masyarakat dihajatkan kepada pejabat terkait.
Di waktu yang semakin susah ini, masyarakat tidak bisa terpikir lagi tentang cantiknya rencana pembangunan perumahan elit atau gedung-gedung megah yang nantinya tidak dapat mereka nikmati. Menurut Gandi, rakyat bisa makan, punya tempat tinggal dan dapat menyekolahkan anak adalah harapan sederhana yang terus diabaikan para pemerintah.
“Untuk siapa itu nantinya Deli Mega Land, untuk apa dibangun gedung-gedung yang sangat mewah, rumah elit. Sederhana saja maunya masyarakat, yaitu bisa makan, punya tempat tinggal, bisa sekolahkan anak, dan ini jangan diganggu. Apalah yang dipikiran pemerintah ini. Janganlah sok hebat, mau bangun ini itu tetapi masyarakat sangat susah,” cecar Gandi.
Sementara itu hingga sampai berita ini diterbitkan, Direktur PTPN II, Irwan Perangin-angin melalui Humas PTPN II, Rahmad Kurniawan belum mau sama sekali memberikan soal jawaban tidak adanya tawaran kepada masyarakat untuk membayari tanah yang telah ditempati mereka selama bertahun-tahun.
PEWARTA;ROBIN SILALAHI
