Bitung, Suaranusantara.online/news -Pemerintah dan DPR komitmen meningkatkan pelayanan publik diwilayah pasar. Karena itulah, pendirian BUMD Perumda Pasar ditetapkan DPRD Bitung dan Pemerintah Kota, pada 2018 silam.
Hal ini dikatakan wakil ketua Komisi II Bidang Perekonomian Geraldi Mantiri SE, ketika bersua dengan pimpinan komisariat Pasar APPSI Bitung (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia). dalam tajuk ngopi bareng ngobrol santai, di cafe Hale, Kadoodan Senin 12 Desember 2022, Hari ini.
“Saya bagian dari pansus DPR saat melakukan kajian dan analisa pendirian BUMD Perumda Pasar pada tahun 2018 lewat Perda 8 Tahun 2018, Yang kemudian mengalami perubahan dengan Perda 6 Tahun 2021. Semangat pemerintah DPR adalah meningkatkan pelayanan Publik diwilayah Pasar, agar memberikan dampak pada pembangunan daerah secara Umum”. Tegas Mantiri.
Mantiri yang juga ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Bitung, mengakui bahwa pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga kepada pedagang pasar. pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga kepada pedagang pasar.
“Torang punya harapan yang sama, agar ada perubahan mendasar iklim perdagangan dikota Bitung, lewat pengelolaan dari Perumda Pasar, yang masih seumur jagung dikota Bitung”. Kata Mantiri.
Pada bincang santai itu, Geraldi Mantiri menanggapi serius sejumlah persoalan mendasar antara pedagang dan Pengelola Pasar.
Salah satu yang mengemuka adalah keluhan tarif jasa sewa kios lapak. Menurutnya, kondisi ekonomi sekarang sedang menjadi pekerjaan ekstra diberbagai daerah. Terutama menyangkut pengendalian inflasi, pasca kenaikan BBM secara nasional, terdampak melonjaknya harga barang. Bahkan pemerintah pusat menyiapkan dana subsidi khusus pengendalian inflasi didaerah.
Pengendalian inflasi ini menjadi materi yang berhubungan dengan pedagang pasar. Karena itu, persoalan tarif juga harus dipikirkan secara komperehensif, dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi.
“Kita harus objektif melihat persoalan tarif, karena itu mari pedagang juga memperhatikan kondisi ekonomi daerah, yang terkait dengan masyarakat umum dan BUMD pengelola pasar”. Tegas Mantiri.
Meski demikian, Tokoh politik Pemimpin Masa depan Bitung ini berjanji, tetap akan mempertimbangkan dan memikirkan formula yang tepat, untuk membantu pedagang.
“Saya kira agar tetap dijalur regulasi, pendekatan pertama bisa lewat skema pengurangan berjenjang, atau kedua lewat skema subsidi kepada pedagang,” Terang Geraldi Mantiri.
Selain persoalan Tarif, politisi yang akrab disapa Raldi ini, antusias berdiskusi dan banyak mendengarkan aspirasi serta masukan dari pimpinan komisariat APPSI se kota Bitung.
Mulai dari infrastruktur pasar, status lahan, pemberdayaan pedagang, keberadaan pasar modern pusat kota, hingga kondisi harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu, terlihat ruang diskusi dimanfaatkan maksimal oleh pengurus komisariat, yang terbentuk diseluruh pasar Kota Bitung.
Kondisi persoalan pasar diungkapkan secara bergantian oleh Ketua Komisariat APPSI Pasar Winenet Tamrin Bandu, ketua Komisariat Pasar Cita Djufry Marhaba, ketua Komisariat Pasar Ruko Denny Liemitang, Ketua Komisariat Pasar Girian Risno Maninggolan dan Sekretaris DPD APPSI Bitung Vanny K.
Usai diskusi, semua sepakat mendorong terbangunnya komunikasi konstruktif Organisasi APPSI, sebagai mitra kerja Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Bitung. Dalam rangka menyuarakan aspirasi pedagang pasar kota Bitung.
( Mirawan )
